Anies menyinggung dan kritik Prabowo dalam pernyataannya tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengajukan pertanyaan kepada Prabowo Subianto mengenai pendapatnya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang kontroversial.
Anies mengungkapkan bahwa sebagai respons terhadap keputusan yang bermasalah tersebut, maka terbentuklah MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). Dalam debat yang berlangsung pada Selasa malam, 12 Desember 2023, Anies menyatakan bahwa ada pelanggaran etika yang serius.
Keputusan Mahkamah Konstitusi itu keluar dari putusan Anwar Usman, saudara ipar dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan juga paman dari Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut dianggap sebagai kesempatan emas bagi Gibran untuk diusung sebagai calon wakil presiden oleh Prabowo.
Respon Prabowo terhadap Kritik Anies Soal Putusan MK
Prabowo merespons Anies dengan menyatakan bahwa dalam politik terdapat berbagai sudut pandang. Menurut Prabowo, timnya menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki masalah dari segi hukum. Namun, tindakan dan keputusan telah keluar terkait pelanggaran etika.
Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diubah. “Kami bukanlah anak-anak, Mas Anies. Anda juga menyadari hal tersebut, sudahlah. Rakyat juga memahami. Pada intinya, keputusan ada di tangan rakyat, dan rakyat yang akan menilai,” katanya.
Prabowo mengatakan bahwa jika rakyat tidak merasa menyukai pasangan nomor urut 2, mereka tidak wajib memilih. Dia menyampaikan, “Jika rakyat tidak menyukai Prabowo dan Gibran, tidak perlu memilih kami.”
Dengan penuh keberanian, Prabowo menunjuk ke arah Anies dan dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak takut jika tidak mendapatkan jabatan atau terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024. Dia meminta maaf, namun dengan nada yang penuh kemarahan. Prabowo juga menegaskan bahwa dia tidak memiliki apa pun dan bersedia mengorbankan nyawanya demi negara.
Anies memberikan tanggapannya terhadap Prabowo dengan mengungkapkan mengenai masalah “orang dalam” yang sangat mengganggu dan menghambat sistem meritokrasi serta memudarkan etika.
Menurut Anies, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga di lingkungan pemerintahan yang paling tinggi. Anies mengatakan bahwa beberapa guru telah bertemu dengannya dan mengungkapkan, “Pak, di tempat kami, pengangkatan guru didasarkan pada ordal. Jika tidak memiliki ordal, tidak bisa menjadi guru.” Mereka juga menyebutkan, “Di Jakarta pun menggunakan ordal.”