Seperti yang sudah ditetapkan berdasarkan kajian pemerintah, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur akan difungsikan sebagai Ibu kota Negara yang baru.
Suharso Monoarfa selaku Menteri PPN atau Kepala Bappenas menyatakan bahwa lahan ibu kota baru memiliki luas sekitar 250 ribu hektare.
Tapi lahan efektif untuk pembangunan diperkirakan hanya sekitar 40 ribu hektare saja. Dan total dana pemindahan ibu kota yang dibutuhkan sekitar Rp486 triliun.
Rincian Pembagian Sumber Pendanaan
Pendanaan yang dibutuhkan dengan luas lahan yang direncanakan tersebut akan memakan biaya total sebanyak Rp265,2 triliun, dan sebanyak 54,6 persennya akan didapat dari KPBU.
Anggaran 54,6 persen tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, juga sarana kesehatan dan pendidikan, museum serta fasilitas pendukung, serta infrastruktur lain jika ada yang tidak tertutup dana APBN.
Sedang pihak Swasta akan menanggung pendanaan sekitar Rp127,3 triliun atau 26,2 persen.
Dana yang berasal dari pihak swasta ini akan digunakan untuk membangun perumahan umum, sains-techno park, jalan tol, bandara, pelabuhan, mall dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Sisanya, pemerintah akan menganggarkan dana sekitar 19,2 persen atau sebesar Rp93,5 triliun dari APBN.
Perlu Pengkajian Lebih Lanjut Sebelum Penetapan Final
Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran untuk kajian dan perencanaan pemindahan ibu kota sudah masuk dalam RAPBN tahun anggaran 2020. Namun semua akan dikaji lebih dalam, dan sudah barang tentu bisa saja akan ada beberapa perubahan.
