Film Dirty Vote adalah sebuah film yang mengungkapkan kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2024.
Dirty Vote baru saja dirilis di kanal Youtube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Indonesia. Film dokumenter yang mengungkap strategi curang pada pemilihan umum ini pertama kali ditayangkan pada tanggal 11 Februari 2024 jam 11.11 WIB.
Dokumenter ini berdurasi 1 jam 57 menit ini menghadirkan tiga ahli hukum tata negara yang memaparkan berbagai macam bentuk kecurangan yang ditemukan dalam Pemilu 2024. Ketiga ahli tersebut adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Dirty Vote adalah sebuah film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, seorang jurnalis yang telah lama mengkritik kebijakan pemerintah melalui medium film. Dirty Vote bukanlah karya pertama dari Dandhy yang dibuat dalam rangka pemilihan umum.
Sebelumnya, pada tahun 2014, Dandhy merilis film berjudul Ketujuh. Setelah tiga tahun berlalu, menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, Dandhy merilis film Jakarta Unfair. Kemudian, menjelang Pemilu 2019, Dandhy merilis film Sexy Killers.
Baca Juga: Politik Gentong Babi, Asal Usul dan Sejarah Perbudakan di AS
Sinopsis Film Dirty Vote
Film Dirty Vote mengisahkan tentang upaya kecurangan dalam Pemilu 2024 yang dilihat dari perspektif para ahli hukum tata negara di Indonesia. Kisah ini dimulai dari perbedaan pernyataan Jokowi tentang keterlibatan anak-anaknya dalam dunia politik.
Selain itu, juga menyoroti ketidaknetralan pejabat pemerintah, kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa, masalah anggaran dan penyaluran bantuan sosial, penggunaan fasilitas publik, serta pelanggaran etika yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.
Pandangan Ketiga Tokoh Ahli Hukum Tata Negara
Feri Amsari menyatakan bahwa kecurangan-kecurangan tersebut bukanlah rencana yang dibuat secara tiba-tiba dan tidak dilakukan sendirian. Sebagian besar dari rencana kecurangan ini dirancang dengan sistematis dan dilakukan secara besar-besaran oleh kekuatan yang telah berkuasa selama 10 tahun terakhir.
Menurut Zainal Arifin Mochtar, kecurangan yang telah direncanakan akhirnya berada di tangan satu pihak. Pihak ini adalah mereka yang saat ini memegang kendali kekuasaan, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan administrasi dan anggaran.
Menurut Bivitri Susanti, merancang kecurangan dalam Pemilu 2024 sebenarnya tidaklah sesuatu yang luar biasa. Hal ini sudah dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di berbagai negara. Dia menyebutkan bahwa untuk merencanakan dan melaksanakannya, tidak perlu kecerdasan yang tinggi, melainkan hanya kecerdikan yang licik dan keberanian yang tak tahu malu.
Biviti, seorang dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, menekankan bahwa Pemilu 2024 tidak boleh diabaikan begitu saja. Masyarakat perlu menyadari bahwa terjadi pelanggaran yang luar biasa dalam pemilu ini.
Politik sama dengan Manipulasi
Film Dirty Vote menggambarkan bagaimana politisi memanipulasi masyarakat untuk keuntungan mereka sendiri. Film ini juga menyoroti berbagai tindakan curang yang nyata dan terlihat oleh publik, tetapi tidak pernah diberi tindakan yang memadai.
Penyalahgunaan kekuasaan yang terlihat secara nyata untuk memenangkan pemilu justru merusak prinsip-prinsip demokrasi. Fokus juga diberikan pada kekuatan besar yang ada di balik pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang dianggap melakukan kecurangan paling banyak.
Grafik yang menampilkan data kecurangan pada Pemilu 2024 tersebut dijelaskan oleh tiga narasumber. Menurut Bivitri, film ini akhirnya menjadi dokumen sejarah yang mencatat kerusakan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga:
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.