Dalam tulisan sebelumnya, saya telah mengulas tentang konsep Sosio-Demokrasi ala Bung Karno. Kali ini, saya akan mengulas serta membagikan pemikiran-pemikiran Bung Hatta sebagai salah satu tokoh bangsa favorit saya mengenai pandangannya terhadap demokrasi, karena kurang afdal apabila kita hanya mengetahui suatu pemikiran dari salah satu tokoh Proklamator saja. Kita mesti tahu apa isi pikiran dari kedua tokoh Proklamator Indonesia mengenai persoalan-persoalan demokrasi yang menjadi salah satu komponen penting dalam membangun bangsa dan negara. Mari, kita bahas bersama-sama.
Apabila ada pemimpin Indonesia yang hampir mendekati kesempurnaan secara karakteristik dan integritasnya dalam berbangsa, maka saya akan menjawab Mohammad Hatta tanpa ragu dan berpikir panjang. Bung Hatta adalah salah satu tokoh bangsa yang menonjol dari sekian banyaknya tokoh bangsa yang lainnya. Intelektualitasnya yang progresif menjadikan Bung Hatta sebagai orang yang disegani oleh kawan maupun lawannya.
Pemikiran-pemikirannya pun banyak mengadopsi dari literatur-pemikiran Barat, khususnya aliran Sosialisme dan Marxisme. Bahkan, sebagai bentuk pengimplementasian Baratnya pun, awal perjuangan Bung Hatta menggunakan analisis kaum Marxis secara mendalam untuk memaknai konflik antara rakyat Hindia Belanda dengan pemerintah Kolonial, sebagaimana yang tercermin dalam pidato pembelaannya di depan pengadilan di Den Haag pada bulan Maret 1928.
Terlepas dari itu, berbicara soal demokrasi sesuai apa yang tertera di judul kali ini. Pada tanggal 15 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang bersidang di Pejambon, terlibat dalam debat panas. Haruskah kebebasan-kebebasan demokratis—hak menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak berkumpul dan hak berserikat, dan sebagainya dapat ditetapkan dalam undang-undang dasar atau tidak?
Soekarno dan Soepomo dengan lantangnya menolak, sedangkan Mohammad Hatta, Yamin, dan lainnya mendukung penuh. Sangat menarik sekali melihat argumentasi masing-masing dari antartokoh bangsa ini. Penolakan Soekarno didasari pada dua argumen. Pertama, menyatakan bahwa negara secara individual memiliki hak-hak dasar tertentu sama halnya dengan membuka pintu bagi individualisme. Kedua, menurut Soekarno, rakyat memerlukan keadilan sosial, padahal kebebasan-kebebasan itu tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Mohammad Hatta pun tampaknya menolak liberalisme. Tetapi, ia juga mengajukan suatu kekhawatiran yang rupanya diluar dugaan Soekarno. Hatta mendasari penolakannya terhadap liberalisme yang memiliki korelasinya dengan poin pertama Soekarno di atas sebagai suatu kekhawatiran terhadap negara yang memiliki kekuasaan tidak terbatas di atas negara baru yang akan menjadikannya sebagai suatu negara kekuasaan. Hatta mengkhawatirkan munculnya negara kekuasaan. Soekarno sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Apakah karena ia tidak dapat membayangkan bahwa sesudah kaum kolonialis diusir, para pemimpin Indonesia sendiri bisa menjadi diktator dan penindas dibawah kepemimpinannya yang tirani?
Bung Hatta menolak demokrasi yang mengutamakan individualisme, karena dalam perkembangan masyarakat kemudian, kaum Borjuis atau orang-orang yang memiliki modal dan kepemilikan suatu bendalah yang menjadi pihak yang akan memanfaatkan demokrasi individualistik. Dan, kaum kapitalis pun akan tumbuh subur sejahtera apabila tidak ada kekuatan untuk mengimbanginya.
Baca Juga: Catatan Buruk Demokrasi Di Indonesia
Ditengah ketidakselarasan antara pikirannya dengan pikiran yang lain mengenai persoalan demokrasi ini, Hatta pun menyadari adanya sesuatu yang lebih penting dan memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi—keadilan sosial, dan sebagai akibatnya, kesejahteraan rakyat justru mengandaikan kedaulatan rakyat. Supaya perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya. Menciptakan keadilan sosial mengandaikan pemberdayaan demokratis rakyat.
Terlepas dari itu, Hatta begitu ngotot tentang kebebasan-kebebasan demokratis karena ia sejak awal meyakini bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang dapat melawan kaum feodal, fasis, bahkan komunis yang membenci kerakyatan sebagai pilar utamanya.
Selain daripada itu, menurut Hatta, tidak ada demokrasi politik khas Indonesia lain daripada demokrasi-demokrasi di dunia. Yang menjadi masalah adalah bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun, Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan benar-benar berdaulat kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi. Dalam artian lain, di sini terletak keterbatasan paham kedaulatan rakyat di Barat. Apabila perekonomian dikuasai oleh sebuah minoritas para pemilik modal, bagaimana rakyat dapat betul-betul berdaulat? Inilah yang menjadi kritik fundamental Hatta terhadap pengertian masyarakat demokratis di Barat. Dari persoalan ini juga, Hatta menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak semestinya berkiblat sepenuhnya ke Barat.
Konsep demokrasi versi Hatta pun bersumber dari semangat demokratis para pendiri Republik, termasuk dirinya yang mempunyai tiga sumber. Pertama, paham sosialisme Barat yang menjunjung tinggi perikemanusiaan; kedua, ajaran Islam; ketiga, kolektivisme masyarakat Indonesia sebagaimana kelihatan di desa-desa. Oleh karena itu, dari ketiga faktor tersebut dapat kita lanjutkan sehingga cita-cita demokrasi tidak akan padam di Indonesia.
Hal perikemanusiaan boleh dianggap sebagai suatu komoditas tertentu. Yang signifikannya adalah bahwa Hatta memasukkan Islam ke dalam unsur pendukung demokrasi. Mengingat permasalahan ini sering disuarakan pendapat bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa berjalan bersama, penilaian Hatta ini pantas dijadikan titik tolak untuk memikirkan dan mengaktualkan kembali peran Islam dalam membangun demokrasi di Indonesia.
Topik kolektivisme masyarakat Indonesia, ‘demokrasi aseli Indonesia’ atau ‘demokrasi desa’ seringkali menjadi acuan para pendiri Republik. Hatta adalah salah satunya yang berhadapan dengan berbagai kedangkalan yang lazim didengung-dengungkan, menjelaskan apa yang ia maksud mengenai hal ini. Hatta memakai istilah demokrasi desa dalam konteks demokrasi yang berdaulat akan kerakyatan.
Istilah ‘demokrasi aseli’ dapat memberikan kesan seakan-akan di wilayah Nusantara sejak dulu terdapat sistem pemerintahan yang demokratis. Tetapi, struktur kekuasaan tradisional di Nusantara tentu selalu feodal dan otokratis, dan rakyat hanya digunakan demi kepentingan raja-raja. Hatta adalah seorang yang anti-feodalisme. Ia seringkali mempermasalahkan kaum ningrat atas penegakkan kolonialisme. Lantas, implikasinya adalah bahwa berbicara soal, ‘demokrasi aseli’ bisa melegitimasi bentuk kedaulatan rakyat dimana rakyat lagi-lagi tidak berdaulat.
Lain halnya dengan, ‘demokrasi desa’. Demokrasi ini adalah kenyataan dalam lingkungan komunal desa. Demokrasi desa terdiri dari tiga hal: musyawarah dan mufakat, hak rakyat, cita-cita tolong-menolong. Demokrasi desa bagi Hatta bukan sebuah model negara yang demokratis seakan-akan daripadanya bisa dibangun demokrasi yang lain daripada demokrasi versi Barat. Demokrasi desa merupakan medan latihan untuk mengembangkan sikap-sikap demokratis. Berangkat dari situ, rakyat sudah biasa mengambil keputusan bersama, berkompromi, berdebat, dan akhirnya mendukung mufakat bersama.
Jadi, kesimpulannya adalah bahwa dialektika antara Bung Karno dan Bung Hatta dalam memandang suatu konsep sistem kerakyatan cukup signifikan perbedaannya, tetapi ada kesamaan pula diantara mereka berdua dalam mendukung penuh sistem yang semestinya dikuasai oleh rakyat sebagai elemen utama dalam menjalankan suatu negara dengan ekosistem yang demokratis di dalamnya.
Baca Juga: 5 Negara Selain Indonesia Yang Memiliki Tingkat Toleransi Yang Sangat Tinggi
Bung Hatta menginginkan suatu demokrasi yang melibatkan beragam aspek—pemikiran Sosialisme Barat yang dapat dijadikan acuan dalam semangat bergotong-royong; nilai-nilai ke-Islaman; dan juga kolektivitas masyarakat dalam membangun lingkungan yang demokratis.
