Sejumlah relawan yang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah mengeluarkan petisi untuk menolak hasil Pemilihan Presiden 2024, mereka siap demo.
Kelompok relawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ganjar-Mahfud telah mengajukan petisi yang bernama Petisi Brawijaya. Petisi ini bertujuan untuk menolak hasil pemilihan presiden 2024.
Ada lima tuntutan dalam petisi tersebut yang tertuju kepada pemerintah pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan 2024.
Ungkap Petisi Tuntutan Demo
Haposan Situmorang, seorang perwakilan relawan Ganjar dan Mahfud yang siap demo, mengungkapkan isi petisi mereka. Salah satu tuntutan utama dalam petisi tersebut adalah penolakan terhadap hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini karena kecurigaan terjadi kecurangan.
Selanjutnya, menuntut pergantian komisioner KPU dan Bawaslu yang sedang menjabat saat ini dan membentuk KPU dan Bawaslu yang baru agar dapat melaksanakan pemilihan ulang dengan integritas dan keadilan yang tinggi, terutama untuk pilpres 2024.
Menurut Haposan saat membacakan petisi, ini dengan jelas telah mempengaruhi pandangan publik yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Selanjutnya, Haposan mengungkapkan bahwa mereka meminta Bawaslu untuk mengambil tindakan hukum terhadap pasangan calon nomor 2 karena telah melakukan deklarasi kemenangan.
Ajuan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk mengecualikan pasangan calon nomor 2 pada pemilihan presiden tahun 2024.
Pernyataan tersebut mengacu pada langkah-langkah dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk perhitungan suara oleh setiap calon serta quick count yang menggunakan data Sirekap. Pernyataan tersebut menyebutkan adanya manipulasi suara terhadap pasangan calon tertentu.
Selain itu, Haposan mengungkapkan bahwa penentuan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melalui manipulasi hukum sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tahun 2023 adalah sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi dan merupakan tindakan yang sangat memalukan.
Haposan menjelaskan bahwa tindakan ini dengan jelas merupakan dugaan kuat pelanggaran dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Pembuatan Tim Khusus untuk Mengawal Kecurangan Pilpres 2024
Tim Pemenangan Nasional, TPN relawan Ganjar dan Mahfud siap demo, berencana membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengawal dan menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Tim ini akan terbentuk secara langsung oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta para ahli dan praktisi yang terpercaya akan mengisi tim tersebut.
Presiden Jokowi mengimbau agar semua orang tidak hanya bersuara keras dan menuduh adanya kecurangan dalam proses pemilihan umum 2024. Beliau meminta jika ada bukti, sebaiknya bawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia mengundang warga untuk membawa bukti ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK) jika terdapat dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2024.
Oleh karena itu, tidak perlu berteriak-teriak tentang kecurangan. Jika ada bukti, sampaikanlah kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi,” ujar Jokowi setelah menghadiri acara Pameran Otomotif Indonesia Internasional Motor Show di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (15/2/2024).
Jokowi menegaskan bahwa di setiap TPS, ada saksi dari caleg, partai politik, dan capres-cawapres. Menurut Jokowi, aparat keamanan dan Bawaslu juga mengawasi proses pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
Tentang tindakan curang, calon legislatif memiliki saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Partai juga memiliki saksi di TPS, dan calon presiden dan wakil presiden juga memiliki saksi di TPS. Di TPS, terdapat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Selain itu, aparat juga berada di sana dan dapat mengambil gambar dengan bebas.
Menurut bekas kepala kota Solo tersebut, tindakan pengamanan yang sangat ketat akan mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Namun, ia juga menyebutkan bahwa terdapat mekanisme di Bawaslu dan MK untuk menangani jika terjadi kecurangan dalam pemilu.
Jika memang terdapat kecurangan, ada mekanisme yang akanBawaslu tindak lanjuti. Pelaksanaan persidangan nantinya akan bertempat di Mahkamah Konstitusi.
Pentingnya Menguji Tuduhan Curang untuk Mencegah Pengaruh Opini
Ari Dwipayana, yang merupakan Koordinator Staf Khusus Presiden, mengharapkan agar tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2024 kepada pemerintahan Presiden Jokowi harus dengan bukti yang jelas, sehingga tidak terjadi penyebaran opini yang salah.
Ari mengajak semua orang untuk melaporkan jika ada tindakan curang dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kepada Bawaslu. Dia berkata bahwa jika terdapat klaim atau tuduhan kecurangan pemilu, hal tersebut harus ada fakta dan laporan ke Bawaslu.
Hal ini penting agar klaim tersebut tidak hanya menjadi narasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini.
Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, sedang aktif berkomunikasi dengan tim TPN Ganjar-Mahfud untuk membahas kemungkinan adanya kecurangan dalam pemilu 2024.
Anies Baswedan memastikan bahwa timnya sedang terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dalam pilpres 2024. Menurutnya, setelah semua bukti terkumpul, mereka akan melanjutkan dengan diskusi mengenai penggunaan bukti-bukti yang telah ada.
Saat ini, semua orang sedang melakukan pengumpulan data dan kami juga mendorong semua orang untuk mengumpulkan semua data dan fakta yang nantinya bisa kita lihat manfaatnya,” ungkap Anies.
Gubernur sebelumnya dari DKI Jakarta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadapi dengan serius temuan indikasi kecurangan dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang telah ditemukan. Dia berharap agar pesta demokrasi berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik.
Kami berkeinginan agar kualitas demokrasi kami meningkat. Salah satu tanda kualitas demokrasi yang baik adalah pemilihan umum yang bersih dan jujur. Oleh karena itu, jika terdapat kekurangan, tindakan harus diambil untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat dihitung dan semua aspirasi sesuai dengan hasil penghitungan suara.
Kerjasama dalam Mengungkap Kecurangan pada Pemilu Tahun 2024
Timnas AMIN mengajukan usulan kerjasama kepada TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2024.
Kami siap menerima dan mendukun dan memiliki tujuan yang sama untuk menjunjung tinggi aturan hukum dan sistem demokrasi. Kami dengan tulus membuka diri untuk hal tersebut,” kata Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, pada hari Kamis (15/2/2024).
Ari mengakui bahwa ia telah beberapa kali berkomunikasi dengan tim Ganjar-Mahfud untuk membicarakan kerja sama ini.
Ari mengatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dan telah bertemu beberapa kali. Mereka akan melanjutkan dengan tindakan selanjutnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa bukan kecurangan yang terjadi, melainkan kesalahan konversi, dan mereka siap untuk mengoreksinya. Sebelumnya, KPU RI menerima banyak aduan dan laporan mengenai perbedaan suara antara Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap.
Penjelasan Ketua KPU RI
Hasyim Asy’ari, yang merupakan Ketua KPU RI, menjelaskan bahwa perbedaan tersebut bukanlah tanda adanya kecurangan, melainkan hanya kesalahan dalam mengonversi data dari Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024 di Sirekap. Ia juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kesalahan tersebut.
“Sebagai anggota KPU, kami adalah manusia biasa yang mungkin melakukan kesalahan, namun kami akan memastikan untuk mengoreksinya jika ada kesalahan,” kata Hasyim Asy’ari saat memberikan pernyataan kepada pers di kantor KPU RI, yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024.
Menurut Hasyim, hal yang sangat penting adalah KPU harus selalu jujur dan tidak boleh berbohong. Hasyim mengungkapkan bahwa KPU merasa terbantu dengan kehadiran Sirekap.
Hal ini dikarenakan banyak orang yang memeriksa data yang terdapat dalam Sirekap, sehingga proses pemilu dapat berjalan secara transparan. Apabila terdapat kesalahan data saat proses sinkronisasi, KPU akan mengizinkan perbaikan melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan, demikian kata Hasyim.
Jadi jika ada kesalahan penulisan, akan diperbaiki dan hasil rekapitulasi di kecamatan juga akan diunggah di dalam Sirekap. Setiap orang dapat memeriksa apakah formulir yang salah hitung sebelumnya sudah diperbaiki atau belum,” Hasyim menegaskan.
Baca juga: